Polri Kembali di Sorotan: Transformasi atau Sekadar Slogan?
Upaya transformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi perbincangan hangat. Berbagai catatan tentang citra Polri menimbulkan pertanyaan mendalam: seberapa efektif sebenarnya transformasi yang dilakukan, dan apakah Polri benar-benar berubah menjadi lebih baik? Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri yang diumumkan baru-baru ini menjadi fokus perhatian publik.
Tim non-struktural ini diinisiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mempercepat reformasi, baik dari segi struktur organisasi maupun budaya kerja kepolisian. Langkah ini bukan tanpa alasan, mengingat program PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang sebelumnya dicanangkan masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, menegaskan komitmen timnya.
“Transformasi ini adalah keberanian untuk belajar dari masa lalu, memperbaiki kesalahan, menghadapi tantangan dan harapan masyarakat di masa kini, serta menyiapkan masa depan yang lebih baik,” ujar Dwilaksana pada Selasa, 23 September 2025.
Pernyataan tersebut menekankan tekad Polri untuk memperbaiki kekurangan dan menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat. Namun, apakah tim ini mampu mengatasi tantangan implementasi reformasi yang selama ini menjadi kendala?
Tiga Pilar Utama Reformasi Polri
Tim Transformasi Reformasi Polri memfokuskan agenda kerjanya pada tiga pilar utama. Pertama, reformasi struktural untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas organisasi Polri. Kedua, reformasi kultural untuk membentuk karakter polisi yang humanis dan profesional. Ketiga, peningkatan pelayanan publik agar akses masyarakat terhadap layanan kepolisian lebih mudah dan cepat.
Meskipun agenda ini sejalan dengan konsep PRESISI yang diluncurkan sejak 2020, pelaksanaannya di lapangan dinilai masih belum merata. Analisis DPR RI tahun 2022 mengungkapkan tantangan implementasi transformasi Polri.
Analisis DPR RI: Hambatan Implementasi PRESISI
Dalam dokumen “Tantangan Implementasi Transformasi Polri”, DPR RI menilai konsep PRESISI progresif namun sulit diterapkan sepenuhnya. DPR menyoroti perlunya penyederhanaan konsep agar mudah dipahami seluruh jajaran.
“Konsep PRESISI perlu disederhanakan agar mudah dipahami oleh seluruh jajaran. Tanpa pemahaman yang merata, program transformasi berisiko hanya berhenti di level slogan dan sulit terimplementasi secara menyeluruh,” demikian kesimpulan analisis DPR.
Selain itu, DPR menekankan pentingnya adaptasi Polri terhadap perkembangan era digital dan globalisasi. Tantangan ini meliputi kejahatan siber, perubahan pola kriminalitas, dan meningkatnya ekspektasi masyarakat akan transparansi.
Tantangan dan Harapan Reformasi Polri
Reformasi Polri bukanlah hal baru. Sejak lepas dari ABRI, berbagai upaya pembenahan telah dilakukan, baik struktural, instrumental, maupun kultural. Namun, hasilnya masih jauh dari sempurna. Tim Transformasi Reformasi Polri kini menjadi ujian konsistensi dan komitmen Polri dalam memprioritaskan kepentingan publik. Suksesnya transformasi ini bergantung pada kemampuan Polri untuk mengatasi tantangan yang ada dan mewujudkan harapan masyarakat akan kepolisian yang lebih baik dan terpercaya.