Ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memberlakukan tarif terhadap negara-negara yang menolak ambisinya untuk mengakuisisi Greenland telah memicu gelombang penolakan serius dari dalam negeri AS. Sejumlah anggota Kongres dari berbagai partai politik secara terbuka menyatakan keberatan terhadap langkah Gedung Putih ini, menilai bahwa upaya tersebut berpotensi merusak hubungan diplomatik dengan sekutu-sekutu NATO.
Trump sendiri menilai Greenland memiliki peran krusial bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Ia bahkan menyebut ketiadaan kontrol AS atas wilayah tersebut sebagai “lubang besar” dalam sistem pertahanan nasional AS. Pandangan ini disampaikan di tengah kunjungan delegasi parlemen AS ke Denmark dan Greenland, yang bertujuan untuk menegaskan dukungan terhadap kedaulatan wilayah otonom tersebut.
Resistensi Lintas Partai di Kongres
Meski demikian, pandangan Trump tidak serta merta mendapatkan dukungan penuh di kalangan pembuat kebijakan AS. Senator Republik AS, Lisa Murkowski, dengan tegas menyatakan bahwa Greenland seharusnya dipandang sebagai sekutu, bukan sekadar aset strategis yang bisa diambil alih.
Baca Juga
Murkowski menambahkan bahwa mayoritas warga Amerika tidak setuju dengan gagasan akuisisi Greenland. Ia menekankan pentingnya menghormati hak setiap wilayah untuk menentukan nasibnya sendiri.
Sikap serupa juga dilontarkan oleh Senator Demokrat AS, Chris Coons, yang memimpin delegasi bipartisan ke Kopenhagen. Ia menilai bahwa dialog yang telah terjalin dengan parlemen Denmark dan Greenland berjalan secara konstruktif.
Coons menekankan bahwa masa depan Greenland sepenuhnya berada di tangan rakyatnya sendiri. Pernyataan ini memperkuat pandangan bahwa kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri merupakan prinsip yang dijunjung tinggi oleh sebagian besar politisi AS.
Langkah Konkret Kongres Membatasi Manuver Gedung Putih
Menanggapi eskalasi retorika dari Trump, Senator Lisa Murkowski bersama Senator Jeanne Shaheen telah mengajukan rancangan undang-undang. RUU ini bertujuan untuk melarang penggunaan dana federal AS untuk menduduki atau menganeksasi wilayah negara anggota NATO tanpa persetujuan resmi.
Langkah ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa Kongres AS siap untuk membatasi manuver kebijakan luar negeri yang dianggap berpotensi merugikan. Meskipun Presiden Trump memiliki hak veto, Kongres tetap memegang kendali atas anggaran tahunan negara.
Sejumlah senator meyakini bahwa instrumen anggaran dapat menjadi alat penting untuk mengendalikan kebijakan luar negeri sepihak yang berisiko memicu krisis diplomatik. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari legislatif untuk mengimbangi kekuasaan eksekutif dalam urusan internasional.
Bahkan, mantan Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell, turut memberikan peringatan. Ia berpendapat bahwa ambisi Trump terhadap Greenland dapat mengikis kepercayaan sekutu-sekutu AS.
McConnell menambahkan bahwa hal tersebut berpotensi menciptakan kerugian strategis jangka panjang bagi Amerika Serikat. Pernyataannya ini menggarisbawahi kekhawatiran tentang dampak negatif kebijakan luar negeri yang terkesan unilateral.
