Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengintensifkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah. Langkah ini diambil dengan berfokus pada tiga pilar utama: transparansi, keamanan pangan, dan akuntabilitas anggaran. Sosialisasi kebijakan dan pelatihan bagi pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memastikan kesuksesan program.
Di Pangkalpinang, BGN telah mengumpulkan para pemangku kepentingan mulai dari Kepala SPPG hingga ahli gizi. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan pelaksanaan program secara menyeluruh. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa program MBG berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Tiga Pilar Utama Tata Kelola MBG
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menjelaskan bahwa tata kelola MBG dibangun di atas tiga pilar utama:
1. Infrastruktur Dapur yang Layak
Pilar pertama adalah memastikan infrastruktur dapur memadai. Hal ini bertujuan agar proses produksi makanan berjalan aman dan efisien.
2. Pengawasan Keamanan Pangan
Pilar kedua berfokus pada pengawasan ketat terhadap bahan makanan dan cara pengolahannya. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada risiko kesehatan bagi penerima manfaat.
3. Integritas Keuangan Melalui Sistem VA
Pilar ketiga adalah menjamin integritas keuangan melalui sistem Virtual Account (VA). Sistem ini memastikan bahwa dana hanya dapat dicairkan jika Kepala SPPG dan wakil yayasan menyetujui rencana penggunaan dana.
Tigor juga menjelaskan bahwa sistem VA tidak hanya mencegah potensi korupsi, tetapi juga meningkatkan disiplin administrasi di tingkat pelaksana. Uang akan dikeluarkan berdasarkan kebutuhan riil dan disesuaikan dengan rencana operasional yang telah disetujui.
Tantangan di Lapangan dan Solusi BGN
Meskipun demikian, tantangan di lapangan tetap ada. Salah satunya adalah jarak antar dapur yang berdekatan dan keterbatasan jangkauan distribusi makanan.
Untuk mengatasi hal ini, BGN menetapkan radius maksimal 6 kilometer agar makanan tetap segar dan aman dikonsumsi.
Selain itu, kelangkaan bahan pangan lokal menjadi perhatian serius. Sebagian besar pasokan di wilayah Babel masih bergantung pada daerah lain seperti Palembang dan Padang.
Untuk menjawab tantangan ini, BGN bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendorong kemandirian pangan.
MBG sebagai Penggerak Ekonomi Lokal
Program MBG diharapkan dapat menggerakkan petani, peternak, dan nelayan agar hasil produksi mereka dapat langsung diserap oleh dapur MBG.
Dengan lebih dari 120 SPPG di wilayah Babel dan nilai ekonomi mencapai Rp1,2 triliun per tahun, MBG diyakini akan menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan gizi masyarakat.
Saat ini, 36 lokasi SPPG sudah beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap evaluasi dan percepatan pelaksanaan.
Melalui sosialisasi kebijakan dan pelatihan yang telah dilakukan selama tiga hari di Pangkalpinang, BGN berharap semua mitra pelaksana dapat memahami dan menjalankan petunjuk teknis secara konsisten.
Tigor menegaskan bahwa tata kelola yang kuat dan akuntabel akan menjadi kunci keberhasilan program MBG dalam jangka panjang.
“Tata kelola yang kuat dan akuntabel akan menjadi kunci keberhasilan program MBG dalam jangka panjang,” tegas Tigor.