Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah menjadi sorotan utama. Alokasi anggaran yang mencapai Rp99 triliun menjadi perhatian publik, dengan Rp71 triliun dialokasikan pada tahun 2025 dan tambahan Rp28 triliun. Besarnya anggaran ini memicu perbincangan hangat, terutama terkait efektivitas dan transparansi program.
Kritik publik mencuat seiring isu dapur fiktif yang dilaporkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperketat pengawasan. Langkah ini diambil untuk memastikan dana publik digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan program.
Menkeu Purbaya telah menugaskan aparat Kementerian Keuangan untuk turun langsung ke daerah. Tujuannya adalah memantau jalannya program secara langsung dan memastikan implementasi berjalan sesuai rencana.
Purbaya menyampaikan hal tersebut saat berkunjung ke Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta pada Jumat, 26 September 2025. Pertemuan tersebut membahas serapan anggaran, potensi penambahan dana, serta langkah evaluasi ke depan. Evaluasi akan dilakukan pada akhir Oktober 2025. Berdasarkan hasil pemantauan, pemerintah akan mengambil keputusan terkait penambahan, pengurangan, atau mempertahankan anggaran MBG.
“Kalau betul bisa nyerap, ya kita kasih tambah, kalau nggak, ya kita potong,” tegas Purbaya.
Menkeu Purbaya menekankan, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui laporan dari kantor pusat. Pegawai Kemenkeu telah dikerahkan untuk melakukan pemantauan di 20 titik secara acak.
Purbaya juga menekankan pentingnya program ini bagi masyarakat dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Penyerapannya sesuai dengan direncanakan. Belakangnya betul. Makanya saya ingin tahu itu saja untuk memastikan nanti programnya betul-betul berjalan dan berdampak ke perekonomian,” katanya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa rencana penambahan anggaran sebesar Rp50 triliun pada tahun 2025 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan serapan anggaran. Tambahan yang mungkin diserap adalah sebesar Rp28 triliun, sehingga total anggaran yang akan digunakan pada tahun ini adalah Rp99 triliun.
Hingga September 2025, serapan anggaran MBG mencapai Rp19,3 triliun. Angka ini melampaui target bulanan yang telah ditetapkan.
Dadan Hindayana menyampaikan:
“Target kita di akhir September Rp19 triliun. Jadi sudah melebihi target yang harusnya akhir September.”
Purbaya juga menyoroti dampak positif program MBG terhadap perekonomian. Serapan anggaran yang lebih tinggi dari perkiraan menunjukkan efek berganda yang signifikan.
“Tadi saya pikir penyerapannya rendah, tapi ternyata lebih bagus dari yang saya perkirakan. Dan programnya, multiplier effect-nya ke perekonomian memang cukup signifikan,” ujarnya.
Purbaya menegaskan, penambahan dana akan terus dilakukan selama program terbukti efektif. Keputusan final akan diambil setelah evaluasi pada bulan Oktober.
Pada tahun 2026, Dadan optimis program MBG dapat berjalan lebih cepat dengan alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun. Targetnya, serapan anggaran dapat mencapai Rp1,2 triliun per hari sejak awal tahun.
Dadan menjelaskan target pencapaian program.
“Targetnya kita kejar tahun ini. Kalau Rp82,9 juta penerima manfaat bisa kita selesaikan tahun ini dengan 25.400 SPPG aglomerasi dan 6.000 SPPG terpencil,” kata Dadan.
Menanggapi isu dapur fiktif, Dadan menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pembersihan data melalui mekanisme rollback pada portal Mitra.
Dadan menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil.
“Begitu kita tutup ya portal Mitra, kemudian kita sisir seluruh yang dalam proses persiapan ini yang sudah lebih dari 50 hari tidak aktif, ternyata ada 6.018 yang kena rollback,” ungkapnya.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.123 SPPG berhasil menunjukkan keseriusan dan statusnya dipulihkan. Target nasional tetap dipatok, yaitu 25.421 dapur hingga akhir 2025.