Pemerintah tengah berupaya keras untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Salah satu fokus utama adalah mendorong percepatan realisasi anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permohonan maaf kepada kepala daerah terkait pernyataannya mengenai dana pemerintah daerah yang mengendap di bank. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Purbaya menegaskan bahwa tujuannya bukan untuk menyudutkan, melainkan mendorong agar manfaat fiskal dirasakan masyarakat lebih cepat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.
Permintaan Maaf Menkeu kepada Kepala Daerah
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada kepala daerah atas pernyataannya mengenai simpanan dana pemerintah daerah yang mengendap di bank. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI.
Alasan Permintaan Maaf
Purbaya menjelaskan bahwa ia tidak memiliki niat untuk menyudutkan pemerintah daerah. Tujuannya justru ingin mendorong mereka untuk membelanjakan anggaran lebih cepat. Hal ini bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian dan menyelaraskan dengan kebijakan ekonomi pusat.
“Saya bukannya sentimen sama daerah, justru ingin mereka belanjakan lebih cepat. Supaya ekonominya jalan, sinkron dengan kebijakan ekonomi pusat. Jadi kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf,” kata Purbaya.
Dorongan Percepatan Realisasi Anggaran
Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mendorong percepatan realisasi anggaran di daerah. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat manfaat fiskal yang dirasakan oleh masyarakat.
Dampak Dana Mengendap
Purbaya menekankan bahwa dana daerah yang mengendap di perbankan dapat menghambat perputaran ekonomi nasional. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk segera membelanjakan anggaran secara akuntabel.
“Kerja yang benar lah. Habisin tuh duit, tapi akuntabel. Kita harus memanfaatkan dan memaksimalkan uang yang ada,” tegasnya.
Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah
Menkeu menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Hal ini bertujuan agar kebijakan fiskal dapat berjalan efektif dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Evaluasi dan Koordinasi Kementerian/Lembaga
Selain pemerintah daerah, Menkeu juga mengingatkan kementerian dan lembaga (K/L) untuk mempercepat penyerapan anggaran. Ia melakukan kunjungan langsung ke berbagai instansi untuk memastikan program berjalan optimal.
Upaya Menkeu
Purbaya mengaku sering melakukan kunjungan ke berbagai kementerian dan lembaga.
“Saya safari ke satu kementerian ke kementerian lain. Orang bilang saya intervensi, padahal saya cuma datang memastikan anggaran jalan,” ujarnya.
Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar kebijakan ekonomi nasional lebih terarah dan tepat sasaran.
Strategi Menjaga Stabilitas Ekonomi
Percepatan realisasi anggaran, baik di pusat maupun daerah, merupakan strategi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan di tengah tekanan fiskal global.
“Kalau serapan anggaran lancar, pembangunan juga jalan. Itu artinya uang rakyat kembali ke rakyat dalam bentuk manfaat nyata,” tutupnya.
Dengan demikian, Menkeu menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.