Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Letjen (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada Rabu, 17 September 2025. Pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta ini menandai berakhirnya masa jabatan Budi Gunawan yang terkena reshuffle pada 8 September 2025. Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menko Polkam.
Djamari Chaniago menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo. Arahan tersebut menekankan pengabdian sisa usianya untuk bangsa dan negara. Usia 77 tahun bukanlah alasan untuk berhenti berkarya. “Arahan dari beliau (Prabowo), gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebentar lagi 77 tahun, gunakan umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah istirahat,” ungkap Djamari kepada wartawan usai pelantikan.
Mengenai penanganan kericuhan yang terjadi belakangan, Djamari menyatakan perlu waktu untuk memahami situasi berdasarkan laporan lapangan. Ia belum bisa memberikan solusi konkret sebelum mendapatkan laporan resmi dari kantor Menko Polkam. “Saya kan belum ke kantor, makanya saya belum ke kantor, kalau di kantor saya kan dapat laporan. Komunikasi dengan Pak Sjafrie sebagai kawan, banyak,” tambahnya.
Terkait penanganan demonstrasi yang berujung ricuh, Djamari menjelaskan akan menunggu data lengkap dari kantor Menko Polkam sebelum mengambil langkah. Ia menekankan perlunya koordinasi yang baik antara TNI dan Polri. “Sementara beliau mengatakan seperti itu, nanti tinggal saya menjabarkannya setelah mendapat informasi yang lengkap dari kantor Menko Polkam,” jelasnya.
Djamari menekankan pentingnya perbaikan koordinasi antara TNI dan Polri, meskipun proses ini membutuhkan waktu panjang. Ia mengajak semua pihak, termasuk media, untuk bersatu demi kepentingan bangsa. “Kalau perbaikan terus menerus, masa hanya satu event, kami yang jelas memerlukan dukungan semua, terutama dari kalian (media) untuk kepentingan ke depan kita, kita harus bersatu, nggak ada cerita lain, mari bersatu,” tegasnya.
Soal reformasi kepolisian, Djamari belum dapat memastikan adanya rencana pergantian Kapolri. Ia mengarahkan pertanyaan tersebut kepada Presiden Prabowo. “Wah, belum tahu. Kok tanya saya, tanya Presiden kalau itu,” jawabnya.
Dalam pelantikan yang sama, Komjen (Purn) Ahmad Dofiri dilantik sebagai Penasehat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian. Sebelumnya, Gerakan Nurani Bangsa (GNB) telah menyampaikan usulan pembentukan tim reformasi kepolisian kepada Presiden Prabowo pada 11 September 2025.
Pertemuan selama kurang lebih tiga jam tersebut membahas pentingnya evaluasi dan reformasi kepolisian. Presiden Prabowo menyambut baik usulan tersebut. Pendeta Gomar Gultom, Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan pernyataan Presiden Prabowo.
“Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” ujar Gomar. Ia menambahkan, “Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,”
