Skandal NTC IKN: Erick Thohir Dipanggil KPK? MSBI Bongkar Dugaan Korupsi

Skandal NTC IKN Erick Thohir Dipanggil KPK MSBI Bongkar Dugaan Korupsi scaled

Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI) melaporkan dugaan korupsi pembangunan National Training Center (NTC) di Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ini diajukan pada Rabu (17/9/2025), menyangkut dugaan penyelewengan dana APBN dan hibah luar negeri.

Ketua Umum MSBI, Sarman El Hakim, mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam proyek senilai total sekitar Rp170 miliar ini. Pembangunan NTC, menurutnya, sarat dengan pelanggaran prosedur dan peraturan. Dana APBN sebesar Rp90 miliar yang digelontorkan tidak tercantum dalam pagu indikatif, tak berlandaskan Perpres atau Kepmen, dan proses perencanaan proyek pun dinilai tak resmi.

“NTC dibangun dengan dana APBN sebesar Rp90 miliar, namun tidak tercantum dalam Pagu Indikatif, tidak berbasis Perpres atau Kepmen, dan tidak melalui perencanaan resmi. Ini melanggar banyak peraturan,” ujar Sarman El Hakim.

Selain dana APBN, pembangunan NTC juga dibiayai hibah awal FIFA sebesar USD 5,6 juta atau sekitar Rp85,6 miliar. MSBI menyoroti pengelolaan dana hibah ini yang diduga dilakukan langsung oleh PSSI tanpa pencatatan resmi ke kas negara, tanpa proses hibah resmi, dan tanpa audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Peruntukan dana hibah FIFA ini jelas-jelas melanggar PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Luar Negeri,” tegas Sarman.

Sarman menilai kualitas bangunan NTC tidak sebanding dengan anggaran yang mencapai Rp170 miliar. MSBI mendesak KPK untuk segera menyelidiki kasus ini.

MSBI bahkan meminta KPK untuk memanggil Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, jika diperlukan. Bahkan, jika dianggap perlu, mantan Presiden Joko Widodo pun dapat dimintai keterangan.

“Bila diperlukan, KPK harus memanggil Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Bahkan, jika dibutuhkan, mantan Presiden Joko Widodo juga bisa dimintai keterangan,” lanjut Sarman.

MSBI menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan lebih lanjut dan bukti tambahan jika KPK memerlukannya untuk penyelidikan pembangunan NTC. Organisasi ini berharap proses hukum akan berjalan transparan dan akuntabel.

Dapatkan Berita Terupdate dari CNews.id di: