Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan baru pengganti Sri Mulyani, tengah menjadi pusat perhatian. Pelantikannya oleh Presiden Prabowo pada Senin (8/9/2025) menandai awal kiprahnya dalam mengelola keuangan negara. Sejumlah kebijakan kontroversial yang diluncurkan dalam waktu singkat membuatnya dijuluki “koboi fiskal” oleh sebagian masyarakat.
Gaya kepemimpinan Purbaya yang tegas dan lugas terlihat dari serangkaian kebijakannya. Salah satu yang paling menonjol adalah rencana menggelontorkan Rp200 triliun ke Himbara untuk meningkatkan likuiditas perbankan. Selain itu, ia juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dan memperketat pengawasan anggaran kementerian/lembaga.
Target pertumbuhan ekonomi 6 persen menjadi fokus utama Purbaya. Ia optimistis target tersebut dapat tercapai dengan pengelolaan fiskal yang sehat dan optimalisasi belanja pemerintah. Purbaya menyatakan keyakinan ini setelah pelantikannya, “Tuntutan itu akan hilang otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo.”
Ia menambahkan, kunci keberhasilan terletak pada kemampuan pemerintah dalam mengelola permintaan domestik. Dalam sebuah kuliah umum di Jakarta (11/9/2025), Purbaya menjelaskan, “Selama kita mampu me-manage domestic demand dengan baik, kita bisa tumbuh, mungkin di atas 6–6,5 persen.”
Kebijakan kontroversial lainnya adalah penempatan dana Rp200 triliun ke Himbara dalam bentuk deposito on call. Langkah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menggerakkan ekonomi. Purbaya menjelaskan hal tersebut dalam konferensi pers (12/9/2025), “Dana Rp200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini. Nanti banknya pelan-pelan akan menyalurkan kredit.”
Menteri Keuangan tersebut memastikan kebijakan ini bukan perubahan anggaran. Ia menambahkan, “Ini hanya uang kita dipindahkan saja. Enggak ada yang salah, saya sudah konsultasi dengan ahli hukum Kemenkeu,” pernyataan ini disampaikannya di Istana Negara (16/9/2025).
Selain fokus pada kebijakan fiskal, Purbaya juga berencana memperketat pengawasan penggunaan anggaran di kementerian/lembaga. Anggaran yang tidak terserap hingga akhir tahun akan ditarik kembali, sesuai arahan Presiden Prabowo. Purbaya menegaskan, “Kita akan kasih waktu sampai akhir Oktober. Kalau mereka tidak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya.”
Langkah tegas Purbaya dalam memimpin Kementerian Keuangan patut dinantikan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Masyarakat menunggu bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut akan berdampak pada kehidupan sehari-hari. Implementasi kebijakan dan pengawasan yang ketat akan menjadi kunci keberhasilannya.
