Di tengah lonjakan adopsi aset kripto di Indonesia, isu mengenai transparansi dan keamanan dana nasabah kembali mencuat ke permukaan. Salah satu mekanisme yang kini menjadi sorotan adalah Proof of Reserves (PoR), sebuah sistem verifikasi cadangan aset yang menjamin dana pengguna benar-benar tersedia dan tidak disalahgunakan oleh bursa kripto.
Bagi para investor, terutama generasi muda, PoR telah bertransformasi dari sekadar fitur teknis menjadi indikator krusial dalam menilai kredibilitas sebuah exchange. Lebih dari itu, PoR kini dipandang sebagai pilar utama tata kelola bursa kripto sekaligus instrumen perlindungan konsumen yang vital di tengah gejolak pasar global dan risiko sistemik yang terus meningkat dalam industri aset digital.
Proof of Reserves (PoR): Pilar Transparansi Bursa Kripto
Pengamat pasar mata uang dan aset digital, Ibrahim Assuaibi, menekankan bahwa Proof of Reserves memegang peranan penting dalam memulihkan dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri kripto. Mekanisme ini memungkinkan bursa untuk memberikan akses kepada publik dan regulator dalam memverifikasi bahwa aset nasabah tersedia secara proporsional 1:1 dan tidak dimanfaatkan untuk aktivitas berisiko tinggi.
Baca Juga
Menurut Ibrahim, Proof of Reserves merupakan standar transparansi baru yang sudah mulai diadopsi oleh dua bursa kripto besar di Indonesia. Ia memandang hal ini sebagai fondasi utama bagi terciptanya ekosistem kripto yang sehat, bukan sekadar kewajiban teknis belaka.
“Proof of Reserves adalah standar transparansi baru yang sudah mulai diinisiasi oleh dua exchange besar di Indonesia. Ini adalah fondasi utama bagi ekosistem kripto yang sehat, bukan sekadar kewajiban teknis,” ujar Ibrahim dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Ia menambahkan bahwa tanpa adanya transparansi terkait cadangan aset, kepercayaan investor, khususnya dari kalangan generasi muda, akan sulit untuk dipertahankan dalam jangka panjang.
Sinkronisasi PoR dan Regulasi UU P2SK Dinilai Mendesak
Lebih jauh, Ibrahim menyoroti urgensi sinkronisasi antara inisiatif industri seperti Proof of Reserves dengan kerangka regulasi yang formal. Keberadaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dinilai sebagai payung hukum strategis yang dapat memperkuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi industri kripto.
Ibrahim mendorong agar aspek-aspek transparansi, termasuk mekanisme PoR, diintegrasikan ke dalam revisi UU P2SK. Langkah ini dinilai krusial untuk menekan potensi penyalahgunaan dana nasabah, terutama praktik penggunaan dana pengguna untuk kepentingan operasional bursa itu sendiri.
Manfaat PoR bagi Pengawasan dan Stabilitas Pasar
Integrasi PoR dalam regulasi juga dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas industri kripto secara keseluruhan. Melalui mekanisme ini, regulator akan memiliki kewenangan pelacakan (tracking) yang lebih kuat, serupa dengan sistem audit yang berlaku di sektor perpajakan.
Selain itu, PoR berfungsi sebagai alat mitigasi risiko gagal bayar. Dengan adanya cadangan aset yang terverifikasi, likuiditas bursa dapat tetap terjaga stabil bahkan dalam kondisi pasar yang ekstrem. Hal ini tentu saja dapat meminimalkan dampak sistemik yang berpotensi merugikan investor ritel.
Indodax: Exchange Indonesia dengan PoR Terverifikasi Global
Di kancah nasional, Indodax tercatat sebagai satu-satunya exchange resmi yang telah menerapkan Proof of Reserve yang terverifikasi pada sistem blockchain global. Hingga pertengahan Januari 2026, total nilai PoR yang berhasil dicapai Indodax mencapai Rp13,5 triliun.
Indodax mengumumkan data Proof of Reserves melalui fitur khusus yang tersedia di CoinMarketCap. Fitur ini memungkinkan publik untuk melakukan verifikasi cadangan aset secara on-chain. Pencapaian ini sekaligus menegaskan komitmen Indodax dalam menjaga cadangan asetnya secara 1:1 dan mendorong transparansi yang dapat diaudit secara independen.
DPR Tegaskan Perlindungan Konsumen Jadi Fokus Revisi UU P2SK
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, telah menegaskan bahwa fokus utama dari revisi UU P2SK adalah perlindungan konsumen dan penguatan pengawasan yang bersifat transparan. Ia berpendapat bahwa industri aset kripto wajib menerapkan tata kelola yang hati-hati dan bijaksana seiring dengan pengakuan kripto sebagai bagian dari aset keuangan.
“Semangat revisi UU P2SK adalah melindungi konsumen dan memastikan pengawasan yang transparan. Setiap penyelenggara wajib menjalankan kegiatan dengan tata kelola yang kuat,” ujar Misbakhun.
Ia menambahkan bahwa transparansi transaksi merupakan sebuah keniscayaan. Ke depannya, setiap aktivitas perdagangan kripto harus dapat diidentifikasi secara jelas, mulai dari profil pelaku, sumber pendanaan, hingga pihak yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut.
Bagaimana Proof of Reserves Bekerja?
Secara teknis, Proof of Reserves memanfaatkan metode kriptografis untuk membuktikan cadangan aset tanpa perlu mengungkap data sensitif atau saldo individu pengguna. Melalui proses audit independen yang dilakukan secara berkala, bursa membuktikan bahwa total aset yang tersimpan secara on-chain setara atau bahkan melebihi total kewajiban kepada pengguna (liabilitas).
Meskipun PoR bukanlah solusi tunggal untuk seluruh risiko keamanan siber, mekanisme ini dipandang sebagai langkah revolusioner dalam upaya membangun ekosistem kripto yang transparan dan berkelanjutan di Indonesia.
Integrasi antara inovasi teknologi seperti Proof of Reserves dengan ketegasan regulasi melalui UU P2SK menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing industri kripto nasional. Bagi para investor, terutama generasi muda, memilih bursa yang memiliki PoR terverifikasi kini bukan lagi sekadar pilihan tambahan, melainkan sebuah kebutuhan fundamental untuk menjaga keamanan aset di tengah dinamika pasar digital yang terus berubah.
