Pencopotan Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, menimbulkan polemik. Wali Kota Prabumulih, Arlan, membantah isu pencopotan tersebut terkait teguran Roni kepada anaknya yang diduga membawa mobil ke sekolah. Ia menegaskan mutasi jabatan kepala sekolah merupakan hal biasa untuk penyegaran.
Serah terima jabatan Roni telah dilakukan pada Senin, 15 September 2025. Roni menyatakan menerima keputusan mutasi dengan ikhlas dan akan kembali mengajar sebagai guru biasa. Ia mengatakan, “Intinya saya sudah sertijab, saya ikhlas, karena memang penyebabnya saya buat kebijakan.”
Roni menjabat Kepala SMPN 1 sejak Agustus 2023 setelah memimpin SMP negeri lain selama sembilan tahun. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Prabumulih menyatakan mutasi kepala sekolah adalah hal yang wajar. Plt Kadisdikbud, Darmadi, menjelaskan, “Mutasi itu soal biasa, bukan hal yang istimewa. Itu juga akan terjadi di sekolah lainnya.”
Darmadi menambahkan, Roni sementara akan mengajar di SMPN 13 sambil menunggu keputusan resmi. Namun, keputusan ini menuai kritik dari pengamat pendidikan Sumatera Selatan, Suherman. Ia berpendapat kepala sekolah seharusnya didukung jika menegur siswa yang melanggar aturan lalu lintas, apalagi jika orang tua siswa merupakan pejabat. Suherman menekankan, “Seharusnya ini tepat dan didukung semua pihak. Apalagi orang tuanya pejabat. Jika pencopotan karena teguran, ini harus ditindak.”
Suherman juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang adil. Aturan lalu lintas jelas melarang anak SMP di bawah umur mengemudi. Kepolisian, menurutnya, tidak boleh tebang pilih. Publik juga didorong untuk mengawasi kasus ini dan menilai apakah ada kejanggalan dalam keputusan mutasi tersebut. Suherman menambahkan, “Terkait mutasi atau pencopotan, publik bisa menilai apakah ada kejanggalan dan kenapa baru sekarang dilakukan.”
Kasus ini masih menjadi sorotan masyarakat dan pemerhati pendidikan. Pernyataan Wali Kota Prabumulih yang membantah keterkaitan antara teguran terhadap anaknya dan pencopotan Roni, serta penjelasan Disdikbud dan komentar pengamat pendidikan, membuat polemik ini semakin menarik perhatian publik. Kejelasan motif di balik mutasi Roni masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab. Perhatian publik pun tertuju pada proses selanjutnya dan bagaimana kasus ini akan diselesaikan.
