Demonstrasi besar-besaran di Kathmandu, Nepal, pada 9 dan 10 September 2025, berujung rusuh dan penyerangan terhadap gedung parlemen. Kerusuhan ini dipicu oleh kemarahan publik terhadap skandal korupsi dan kebijakan pemerintah yang memblokir akses ke sejumlah platform media sosial.
Kerusuhan mengakibatkan penangkapan sedikitnya 27 orang, kerusakan harta benda, serta korban luka. Pihak berwenang menyita uang tunai hasil penjarahan senilai NPR 3,37 juta (sekitar Rp393 juta). Sebanyak 24 anggota kepolisian dan tiga warga sipil mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit militer. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan berbagai titik kebakaran.
Aksi demonstrasi yang dijuluki “Revolusi Gen Z” ini melibatkan ribuan anak muda. Mereka menuntut perubahan politik, pemberantasan korupsi, dan pencabutan blokir media sosial. Namun, situasi memanas ketika aparat keamanan menggunakan gas air mata, meriam air, bahkan peluru tajam untuk membubarkan massa.
Akibat bentrokan, sedikitnya 22 orang dilaporkan tewas. Gedung parlemen dan hotel Hilton di Kathmandu menjadi sasaran amukan massa. Tensi politik meningkat hingga akhirnya Perdana Menteri Sharma Oli dan Presiden Ram Chandra Paudel mengundurkan diri.
Salah satu pemicu utama protes adalah larangan pemerintah terhadap 26 platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X. Pemerintah beralasan kebijakan ini untuk mencegah penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian.
Namun, publik Nepal menilai pemblokiran tersebut sebagai upaya membungkam suara rakyat, terutama terkait skandal korupsi yang merajalela di pemerintahan. Kemarahan publik semakin membesar karena pembangunan di Nepal dianggap mandek akibat korupsi.
“Pembangunan tidak berjalan karena para politisi ini menyimpan semua uang di saku mereka. Hal ini mempengaruhi masa depan kita,” ungkap Darshana Padal, warga Kathmandu, saat aksi demonstrasi.
Aktivis masyarakat sipil, Dovan Rai, menilai pengunduran diri pejabat belum cukup untuk meredakan kekecewaan masyarakat. “Masyarakat sudah bertahun-tahun frustrasi dengan korupsi, nepotisme, dan janji-janji palsu. Ini bukan sekadar soal pemimpin mundur, tapi perubahan sistem,” tegas Dovan.
Situasi di Nepal masih memanas pasca demonstrasi. Publik internasional pun menantikan langkah selanjutnya dari pemerintah Nepal untuk mengatasi akar permasalahan yang memicu aksi demonstrasi tersebut. Masalah korupsi yang sudah bertahun-tahun menjadi momok di Nepal perlu segera ditangani secara tuntas.