Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) secara tegas menyuarakan kekecewaannya terhadap kinerja Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. Organisasi pemuda ini menilai menteri yang menjabat belum menunjukkan hasil yang memuaskan dalam upaya pemberantasan praktik judi online (judol) yang kian meresahkan di masyarakat.
Ketua Umum PP GPA, Aminullah Siagian, menyoroti betapa masifnya penyebaran judi online di Indonesia saat ini. Menurutnya, fenomena ini tidak hanya menggerogoti sendi-sendi sosial masyarakat, tetapi juga merupakan indikasi kegagalan negara dalam melindungi warganya dari ancaman kejahatan digital yang terorganisir.
Aminullah mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menegaskan sikapnya yang tanpa kompromi terhadap judi online. Presiden bahkan secara terbuka menyatakan perang terhadap kejahatan ini, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantasnya.
Baca Juga
“Perintah Presiden Prabowo sangat jelas, terang dan keras. Berantas judi online tanpa toleransi,” ujar Aminullah saat ditemui wartawan pada Sabtu (17/1/2026). Namun, ia menambahkan, kondisi di lapangan setelah hampir satu tahun Meutya Hafid menjabat sebagai Menkomdigi, belum memperlihatkan tanda-tanda keberhasilan yang signifikan. Sebaliknya, praktik judi online justru semakin terang-terangan, sistematis, dan terus menjerat masyarakat kalangan bawah.
Menurut Aminullah, persoalan ini bukan sekadar masalah teknis semata, melainkan mencerminkan adanya krisis kepemimpinan dan keberanian politik di dalam tubuh Kementerian Komunikasi dan Digital. Ia berpendapat bahwa tindakan pemblokiran situs-situs judi online hanya dianggap sebagai langkah kosmetik yang tidak menyentuh akar permasalahan sebenarnya.
“Judol bukan lagi kejahatan lokal. Ini adalah kejahatan lintas negara, lintas rezim digital dan lintas kepentingan ekonomi gelap. Kalau Menkomdigi hanya sibuk memblokir domain hari ini, besok muncul seribu domain baru. Itu bukan strategi, itu reaksi panik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Aminullah juga menyoroti kurangnya diplomasi dan kerja sama internasional yang dianggapnya serius dalam menangani masalah judi online. Ia secara spesifik menyebutkan perlunya peningkatan upaya diplomasi dengan negara-negara yang dikenal sebagai pusat atau “surga” industri judi online, seperti Kamboja.
“Kami tidak melihat adanya diplomasi digital yang agresif, tidak ada tekanan bilateral yang kuat, tidak ada kerja sama intelijen siber lintas negara yang masif. Negara seolah kalah langkah dari bandar judol. Ini ironi besar,” katanya.
Aminullah menekankan bahwa judi online telah berkembang menjadi kejahatan struktural yang memberikan dampak destruktif pada ekonomi keluarga, memicu peningkatan angka kriminalitas, memperparah kondisi kemiskinan, serta merusak mental generasi muda.
Oleh karena itu, kegagalan negara dalam memberantas judi online dipandang setara dengan membiarkan kehancuran sosial terjadi secara sistematis. Dampaknya terasa setiap hari, dengan rakyat kecil yang terus merugi, keluarga yang hancur, dan generasi muda yang dirusak oleh algoritma kejahatan.
Aminullah menyatakan bahwa jika negara terlihat absen atau lemah dalam menangani masalah ini, maka pejabat yang bertanggung jawab dinilai tidak layak untuk terus memegang jabatan.
Menyikapi situasi tersebut, PP GPA secara terbuka mendesak Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, untuk segera mengundurkan diri. Permintaan ini diajukan apabila sang menteri dinilai tidak memiliki kapasitas, keberanian, serta visi strategis yang memadai untuk memimpin upaya perang melawan judi online.
“Mengundurkan diri adalah langkah terhormat jika memang tidak mampu. Lebih baik mundur daripada terus mempertontonkan kegagalan yang dibayar mahal oleh penderitaan rakyat,” pungkas Aminullah.
