Pemerintah Kabupaten Banyuwangi resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Perda ini menjadi bukti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ditegaskan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. Dokumen tersebut merinci realisasi keuangan daerah yang telah diaudit sesuai standar akuntansi pemerintah, termasuk laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Laporan realisasi APBD Banyuwangi 2024 menunjukkan pendapatan daerah mencapai Rp3,37 triliun, dengan belanja daerah terealisasi sebesar Rp3,31 triliun. Hasilnya, APBD 2024 surplus Rp51,9 miliar. Ditambah pembiayaan netto Rp37,2 miliar, Banyuwangi mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp89,2 miliar. Saldo anggaran lebih awal tahun 2024, yaitu Rp37,2 miliar, juga digunakan untuk penerimaan pembiayaan. Pada akhir tahun, saldo anggaran lebih kembali tercatat Rp89,2 miliar.
Lebih rinci, pendapatan daerah operasional tercatat Rp3,18 triliun, sementara beban operasional mencapai Rp3,25 triliun. Ini mengakibatkan defisit operasional sebesar Rp72,6 miliar. Ditambah defisit non-operasional Rp11,2 miliar, total defisit operasional mencapai Rp83,9 miliar. Meskipun demikian, ekuitas daerah tetap meningkat menjadi Rp4,85 triliun pada akhir 2024.
Neraca keuangan per 31 Desember 2024 menunjukkan total aset Rp5,15 triliun dan kewajiban daerah Rp295,1 miliar. Dari sisi kas, saldo awal tahun 2024 sebesar Rp37,3 miliar meningkat menjadi Rp89,3 miliar di akhir tahun setelah aktivitas operasi dan investasi. Perda ini menegaskan komitmen Banyuwangi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, dan akuntabel.
“Perda ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegas Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.
