Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS), melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka. Sidak ini dipicu oleh banyaknya laporan dari para guru, terutama di daerah terpencil, mengenai buruknya pelayanan di kantor tersebut.
Para guru mengeluhkan kesulitan mengurus berkas administrasi di Dinas Pendidikan. Prosesnya dinilai berbelit dan pelayanannya lambat, kendati mereka telah menempuh perjalanan jauh dari desa-desa terpencil. HMS pun turun langsung untuk menyelidiki kebenaran laporan tersebut.
Hasilnya mengejutkan. HMS mendapati banyak staf Dinas Pendidikan tidak berada di kantor tanpa alasan yang jelas. Temuan ini membuat Wakil Bupati prihatin dan langsung menegur Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan.
“Saya mendapat banyak laporan dari para guru bahwa pelayanan di Dinas Pendidikan sangat buruk. Mereka jauh-jauh datang dari pelosok untuk urus berkas, tapi tidak dilayani dengan baik. Setelah saya turun langsung dan mengecek, ternyata benar adanya, banyak staf tidak berada di tempat,” tegas HMS.
HMS menekankan pentingnya disiplin dan pelayanan prima di Dinas Pendidikan. Menurutnya, kinerja buruk Dinas Pendidikan berdampak luas pada sistem pendidikan di Kabupaten Malaka. Ia meminta agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Dinas Pendidikan adalah garda terdepan dalam pelayanan pendidikan. Kalau pelayanan di sini buruk, otomatis berdampak ke banyak hal di lapangan. Ke depan saya minta tidak boleh ada keluhan serupa lagi,” tambahnya.
Plh. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka merespons sidak tersebut dengan mengakui adanya masalah disiplin pegawai. Pihaknya berjanji untuk segera melakukan evaluasi internal dan memberikan sanksi tegas kepada staf yang terbukti melanggar aturan.
“Kami berterima kasih atas perhatian Bapak Wakil Bupati. Memang benar, ada staf yang tidak disiplin. Kami akan segera melakukan evaluasi internal dan memberikan teguran tegas agar pelayanan di Dinas Pendidikan bisa semakin baik,” ungkapnya.
Sidak yang dilakukan HMS menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah tegas ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan memuaskan bagi masyarakat, khususnya para guru di Kabupaten Malaka. Ke depan, diharapkan tidak ada lagi keluhan serupa yang muncul dari masyarakat.
