Ribuan pengemudi ojek online (ojol) menggelar demonstrasi di Jakarta pada Rabu, 17 September 2025. Aksi yang diinisiasi Asosiasi Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) ini menyasar tiga titik: Kementerian Perhubungan, Istana Kepresidenan, dan Gedung DPR RI. Mereka menuntut perbaikan kesejahteraan dan regulasi yang lebih adil.
Demo yang bertajuk “179 Ojol” ini menyerukan aksi damai. Imbauan agar demonstrasi berlangsung kondusif dan tanpa anarki tersebar luas di media sosial. “Tidak ada sweeping, tidak ada tindakan anarkis, tidak ada provokasi, tetap solid, damai, dan bermartabat,” demikian pesan yang beredar. Aksi ini juga mendapat sorotan dari media asing seperti Channel News Asia (CNA).
Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 6.118 personel gabungan untuk mengamankan aksi tersebut. Kapolres Metro Jakpus, Kombes Susatyo Purnomo Condro, memastikan pengamanan dilakukan secara persuasif dan rekayasa lalu lintas bersifat situasional. “Kuat pengamanan di wilayah Jakpus 6.118 personel, Kami memohon pengertian masyarakat demi keselamatan dan kenyamanan bersama,” jelas Susatyo kepada media. Pihak kepolisian menekankan pentingnya ketertiban dan menghindari gangguan terhadap aktivitas masyarakat lain. “Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,” tambah Susatyo.
Ketua Umum GARDA Indonesia, Igun Wicaksono, mengumumkan rencana “mematikan aplikasi” sebagai bentuk protes. Ia menghimbau warga Jakarta untuk mencari alternatif transportasi lain pada 17 September 2025. “Imbauan Garda terhadap warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu 17 September 2025,” kata Igun. Ia menjelaskan, “Sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi demonstrasi ojek online ke Kemenhub, istana, dan DPR RI.”
Demonstran menuntut tujuh hal utama dari pemerintah. Pertama, memasukkan RUU Transportasi Online ke Prolegnas 2025-2026. Kedua, menurunkan potongan aplikator dari 20% menjadi 10%. Ketiga, pembuatan regulasi tarif antar barang dan makanan. Keempat, audit investigatif atas potongan 5% yang selama ini diambil aplikator.
Kelima, penghapusan program-program seperti Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar yang dianggap merugikan pengemudi. Keenam, mengusut tuntas Tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan Affan Kurniawan. Terakhir, pencopotan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Laporan CNA menyebutkan bahwa ribuan pengemudi ojek online akan turun ke jalan menuntut pencopotan Menteri Perhubungan. “Sekitar 2.000 hingga 5.000 pengguna transportasi daring, yang merupakan bagian dari setidaknya dua kelompok pekerja lepas,” tulis CNA. Mereka menuntut pembentukan undang-undang yang melindungi kepentingan mereka. Sampai saat ini, publik masih menunggu respon pemerintah terhadap tuntutan para demonstran.
