Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin rapat perdana bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Rapat penting ini membahas skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang selama ini menjadi perhatian publik. Pertemuan di Wisma Danantara, Jakarta, pada 15 Oktober 2025 ini menandai langkah krusial dalam upaya pemerintah menangani beban fiskal terkait proyek strategis tersebut.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan efisien. Fokus utama adalah mencari skema pembayaran utang KCJB tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini mencerminkan tekad pemerintah untuk mendorong pengelolaan proyek yang lebih mandiri dan bertanggung jawab secara korporat.
Pembahasan Utama Rapat
Penolakan Penggunaan APBN
Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN untuk menutup utang KCJB. Hal ini menjadi poin krusial dalam rapat, menunjukkan perubahan signifikan dalam pendekatan pemerintah terhadap pembiayaan proyek infrastruktur besar.
Peran Strategis Danantara
Danantara, sebagai badan yang mengelola investasi strategis, memegang peran kunci dalam mencari solusi pembiayaan. Diharapkan, Danantara mampu menemukan solusi tanpa ketergantungan pada APBN.
Potensi Dividen dan Kemampuan Finansial
Purbaya menyoroti potensi dividen yang diterima Danantara, yang mencapai Rp 80-90 triliun per tahun. Ia mempertanyakan kemampuan Danantara untuk membayar utang KCJB yang hanya sekitar Rp 2 triliun.
Purbaya Yudhi Sadewa menekankan,
“Kalau Danantara menerima dividen Rp 80-90 triliun per tahun, masa bayar utang Rp 2 triliun saja tidak bisa?”
Kehadiran Menteri Koordinator Kabinet
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah Menteri Koordinator Kabinet, termasuk Airlangga Hartarto (Perekonomian), Agus Harimurti Yudhoyono (Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan), Zulkifli Hasan (Pangan), dan Erick Thohir (Pemuda dan Olahraga). Namun, para menteri koordinator memilih untuk tidak memberikan pernyataan kepada media terkait hasil rapat.
Langkah-langkah yang Diambil Danantara
Studi Mendalam Skema Pembayaran
Danantara akan mempelajari secara mendalam skema pembayaran utang KCJB, termasuk kemungkinan restrukturisasi dan optimalisasi aset BUMN yang berada di bawah holding tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen untuk mencari solusi yang komprehensif.
Fokus pada Komitmen dan Efisiensi
Purbaya menekankan pentingnya komitmen dan efisiensi dalam pengelolaan proyek.
Purbaya menambahkan,
“Ini bukan soal kemampuan, tapi soal komitmen dan efisiensi. Kita tidak bisa terus bergantung pada APBN untuk proyek yang seharusnya bisa dikelola secara korporat.”
Transparansi dan Akuntabilitas
Purbaya meminta Danantara untuk menyusun laporan keuangan dan proyeksi pembayaran utang secara transparan. Tujuannya adalah untuk menjaga kepercayaan publik.
Purbaya menegaskan,
“Rakyat berhak tahu bagaimana proyek ini dibiayai dan siapa yang bertanggung jawab. Kita harus jaga kepercayaan publik,”
Respons dari Danantara
Meskipun Direktur Utama Danantara belum memberikan pernyataan resmi, sumber internal mengindikasikan bahwa holding tersebut sedang menyiapkan simulasi skema pembayaran utang tanpa intervensi APBN.
Konteks Proyek KCJB
Investasi Triliunan Rupiah
Proyek KCJB telah menyerap investasi triliunan rupiah dan menjadi simbol kerja sama strategis antara Indonesia dan Tiongkok. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Sorotan Publik Terhadap Utang
Pembengkakan biaya dan skema utang menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mendorong pemerintah untuk mencari solusi yang lebih berkelanjutan.
Kesimpulan
Babak Baru Pembiayaan KCJB
Arahan tegas dari Menkeu Purbaya menandai babak baru dalam pembiayaan KCJB, dengan fokus pada pengelolaan yang lebih korporat dan mandiri. Pemerintah berharap Danantara dapat menjadi contoh pengelolaan investasi strategis yang efisien dan bertanggung jawab.
Fondasi Utama: Efisiensi, Transparansi, dan Keberlanjutan
Rapat perdana ini menegaskan prinsip efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan sebagai fondasi utama dalam pengelolaan utang dan investasi nasional. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan proyek yang lebih berkelanjutan.