Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin rapat perdana bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Rapat penting ini membahas skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang selama ini menjadi perhatian publik. Pertemuan di Wisma Danantara, Jakarta, pada 15 Oktober 2025 ini menandai langkah krusial dalam upaya pemerintah menangani beban fiskal terkait proyek strategis tersebut.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan efisien. Fokus utama adalah mencari skema pembayaran utang KCJB tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini mencerminkan tekad pemerintah untuk mendorong pengelolaan proyek yang lebih mandiri dan bertanggung jawab secara korporat.
Pembahasan Utama Rapat
Penolakan Penggunaan APBN
Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN untuk menutup utang KCJB. Hal ini menjadi poin krusial dalam rapat, menunjukkan perubahan signifikan dalam pendekatan pemerintah terhadap pembiayaan proyek infrastruktur besar.
Peran Strategis Danantara
Danantara, sebagai badan yang mengelola investasi strategis, memegang peran kunci dalam mencari solusi pembiayaan. Diharapkan, Danantara mampu menemukan solusi tanpa ketergantungan pada APBN.
Potensi Dividen dan Kemampuan Finansial
Purbaya menyoroti potensi dividen yang diterima Danantara, yang mencapai Rp 80-90 triliun per tahun. Ia mempertanyakan kemampuan Danantara untuk membayar utang KCJB yang hanya sekitar Rp 2 triliun.
Purbaya Yudhi Sadewa menekankan,
“Kalau Danantara menerima dividen Rp 80-90 triliun per tahun, masa bayar utang Rp 2 triliun saja tidak bisa?”
