Kasus dugaan pelecehan terhadap seorang Asisten Rumah Tangga (ART) berusia 25 tahun oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) menarik perhatian publik luas. Sorotan tajam datang dari Hersal Febrian, alumnus IPMI-TU Gorontalo, yang meminta penanganan serius dan transparan dari aparat berwenang.
Hersal menegaskan pentingnya proses hukum yang adil tanpa adanya perlakuan istimewa karena posisi pelaku. Selain itu, dia juga mengingatkan agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Touna segera mengambil langkah tegas dalam menangani oknum anggota legislatif tersebut.
Desakan Proses Hukum Profesional dan Tanpa Intervensi
Kepada media, Hersal Febrian mendesak Kepolisian Resor (Polres) Tojo Una-Una agar memproses laporan dugaan pelecehan ini dengan profesionalisme dan keterbukaan. Dia mengingatkan agar kasus ini tidak diperlakukan berbeda hanya karena pelaku memiliki jabatan penting di lembaga DPRD.
Baca Juga
“Kami mendesak kepolisian untuk segera memproses kasus ini. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena terduga pelaku memiliki jabatan strategis,” tegas Hersal pada Minggu (15/12/2025).
Badan Kehormatan DPRD Diminta Bertindak Cepat
Selain itu, Hersal juga mengajak BK DPRD Tojo Una-Una agar segera melakukan pemeriksaan etik terhadap oknum anggota DPRD yang diduga terlibat. Jika terbukti melakukan pelanggaran, dia menegaskan agar sanksi tegas hingga pemberhentian dilakukan tanpa kompromi.
“BK DPRD harus bertindak cepat dan objektif. Jika terbukti melakukan pelanggaran berat dan mencoreng marwah lembaga, maka harus dipecat tanpa kompromi,” ujarnya.
Detail Kasus dan Tanggapan Masyarakat
Dugaan pelecehan tersebut dialami oleh seorang ART berusia 25 tahun yang diduga terjadi di rumah jabatan oknum anggota DPRD Touna. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polres Tojo Una-Una pada Kamis, 11 Desember 2025.
Laporan polisi tercatat dengan Nomor LP/B/342/XII/2025/SPKT/POLRES TOJO UNA-UNA dan kini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.
Informasi dari sumber terpercaya menyebutkan bahwa oknum anggota DPRD yang diduga terlibat berinisial RP dan memegang posisi strategis di DPRD Kabupaten Tojo Una-Una.
Tantangan bagi Penegakan Hukum dan Integritas DPRD
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum dan integritas DPRD Tojo Una-Una, terutama dalam melindungi perempuan serta korban kekerasan seksual. Publik menunggu langkah tegas agar keadilan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu.
