Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, terlibat dalam perdebatan sengit dengan Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, di Kota Sorong pada Jumat, 16 Januari 2026. Perdebatan ini berpusat pada Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang disebut-sebut telah mencapai angka fantastis Rp200 triliun.
Awalnya, dialog yang dibalut pantun dan humor ini dengan cepat berubah menjadi adu argumen yang tajam. Hashim Djojohadikusumo menyoroti besarnya dana Otsus yang telah digelontorkan pemerintah pusat selama lebih dari dua dekade. Namun, ia menilai alokasi dana tersebut belum memberikan hasil pembangunan yang sebanding bagi masyarakat Papua.
Pernyataan tersebut sontak mendapat respons dari Elisa Kambu. Di hadapan para peserta seminar, ia menolak narasi yang dianggap menyudutkan pemerintah daerah Papua secara kolektif. Elisa menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah, termasuk dana Otsus, telah diaudit setiap tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku.
Baca Juga
Perdebatan Dana Otsus Papua
Hashim kembali menegaskan bahwa angka Rp200 triliun bukanlah jumlah yang kecil dan menuntut adanya evaluasi serius serta transparansi yang lebih terbuka. Menurutnya, kritik yang disampaikan merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola, bukan serangan personal terhadap kepala daerah.
“Jangan digeneralisasi. Jika aspirasi tidak dipenuhi mengenai penambahan otsus dan lain lain itu, maka kita cari jalan masing masing,” tegas Elisa.
Elisa Kambu kemudian balik menyoroti tekanan fiskal yang kini dihadapi Papua Barat Daya. Ia menyebutkan anjloknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Rp1,69 triliun pada 2025 menjadi Rp1,08 triliun pada 2026. Selain itu, ia juga mengeluhkan pemangkasan anggaran infrastruktur yang dinilainya berpotensi menghambat pelayanan publik dan pembangunan dasar.
Meski tensi perdebatan sempat meninggi, keduanya tetap mempertahankan forum dalam koridor formal. Pantun yang saling dilontarkan menjadi simbol adu pesan politik, di mana satu pihak menuntut akuntabilitas dana raksasa, sementara pihak lain membela martabat dan kinerja pemerintah daerah Papua.
Di akhir forum, Hashim Djojohadikusumo menyatakan akan menyampaikan seluruh aspirasi dan kegelisahan daerah langsung kepada Presiden RI. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi kebijakan lanjutan terkait Papua dan dana Otsus.
Perdebatan di Sorong ini kembali membuka luka lama mengenai efektivitas dana Otsus. Sejak digulirkan pada tahun 2002, dana ratusan triliun rupiah tersebut terus menuai kritik. Terutama karena dorongan audit menyeluruh dan evaluasi dampak riil bagi masyarakat Papua belum sepenuhnya terjawab.
