Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan tanggapan resmi terkait gelombang protes masyarakat mengenai moderasi konten di platform media sosial. Kementerian menegaskan bahwa tindakan penghapusan maupun pemblokiran konten digital tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa acuan yang jelas.
Dalam keterangannya, pihak Komdigi menggarisbawahi pentingnya pemahaman mengenai batasan kewenangan lembaga pemerintah serta prosedur hukum yang berlaku. Penegasan ini disampaikan untuk meyakinkan publik bahwa setiap langkah penindakan di ruang digital selalu berada dalam koridor hukum.
