Komdigi Tegaskan Batasan Kewenangan Moderasi Konten Media Sosial

Batasan Kewenangan dan Prosedur Hukum

Pemerintah menjelaskan bahwa tidak semua konten yang beredar di media sosial dapat diblokir secara langsung. Terdapat batasan kewenangan yang mengatur sejauh mana kementerian dapat mengambil tindakan terhadap sebuah unggahan atau akun.

Setiap tindakan moderasi, baik berupa pemblokiran maupun penurunan konten (takedown), harus mengacu pada prosedur hukum yang baku. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan penegakan aturan berjalan secara adil dan terukur.