Pemerintah gencar menggenjot pembangunan perumahan melalui delapan program paket ekonomi senilai Rp16,23 triliun. Program ini bertujuan mengakselerasi prioritas nasional hingga 2025, difokuskan pada peningkatan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan program tersebut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 September 2025.
Salah satu program andalan adalah Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Program ini menyasar penurunan suku bunga kredit perumahan, menargetkan 1.050 unit rumah. Skema pembiayaan meliputi Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP). Pemerintah memberikan insentif berupa penurunan suku bunga acuan BI Rate ditambah tiga persen untuk peserta, dan bunga khusus empat persen untuk pengembang. Selain itu, relaksasi dalam laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau BI Checking juga diberikan untuk mempermudah akses pembiayaan. BPJS Ketenagakerjaan mengalokasikan anggaran Rp150 miliar untuk program ini di tahun ini.
