DPR Tegaskan Perlindungan Konsumen Jadi Fokus Revisi UU P2SK
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, telah menegaskan bahwa fokus utama dari revisi UU P2SK adalah perlindungan konsumen dan penguatan pengawasan yang bersifat transparan. Ia berpendapat bahwa industri aset kripto wajib menerapkan tata kelola yang hati-hati dan bijaksana seiring dengan pengakuan kripto sebagai bagian dari aset keuangan.
“Semangat revisi UU P2SK adalah melindungi konsumen dan memastikan pengawasan yang transparan. Setiap penyelenggara wajib menjalankan kegiatan dengan tata kelola yang kuat,” ujar Misbakhun.
Ia menambahkan bahwa transparansi transaksi merupakan sebuah keniscayaan. Ke depannya, setiap aktivitas perdagangan kripto harus dapat diidentifikasi secara jelas, mulai dari profil pelaku, sumber pendanaan, hingga pihak yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut.
Bagaimana Proof of Reserves Bekerja?
Secara teknis, Proof of Reserves memanfaatkan metode kriptografis untuk membuktikan cadangan aset tanpa perlu mengungkap data sensitif atau saldo individu pengguna. Melalui proses audit independen yang dilakukan secara berkala, bursa membuktikan bahwa total aset yang tersimpan secara on-chain setara atau bahkan melebihi total kewajiban kepada pengguna (liabilitas).
Meskipun PoR bukanlah solusi tunggal untuk seluruh risiko keamanan siber, mekanisme ini dipandang sebagai langkah revolusioner dalam upaya membangun ekosistem kripto yang transparan dan berkelanjutan di Indonesia.
Integrasi antara inovasi teknologi seperti Proof of Reserves dengan ketegasan regulasi melalui UU P2SK menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing industri kripto nasional. Bagi para investor, terutama generasi muda, memilih bursa yang memiliki PoR terverifikasi kini bukan lagi sekadar pilihan tambahan, melainkan sebuah kebutuhan fundamental untuk menjaga keamanan aset di tengah dinamika pasar digital yang terus berubah.
