Teuku mempertanyakan apakah kasus ijazah palsu Jokowi terkait dengan kepentingan pribadi atau persyaratan pencalonan presiden. Ini menjadi aspek krusial dalam penegakan hukum.
“Nah, kita melihat apakah sebenarnya kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini tidak dikaitkan dengan kepentingan pribadi Pak Jokowi, lebih kepada persyaratan yang ditentukan oleh KPU dalam pencalonan sebagai Presiden Republik Indonesia,” terang Teuku.
Ia melanjutkan dengan pertanyaan krusial. “Apakah kritisi sebagai syarat presiden itu masuk kategori kepentingan umum atau tidak?”
Teuku berpendapat bahwa hal ini berkaitan dengan kepentingan negara dan kepentingan umum, yang akan berdampak jika terbukti adanya kepalsuan.
Pentingnya Menghindari Moral Hazard dalam Penegakan Hukum
Teuku Nasrullah mengingatkan tentang pentingnya menghindari moral hazard dalam penegakan hukum. Hal ini dianggap krusial untuk menjaga integritas proses hukum.
Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa adanya kepentingan pribadi atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini sangat penting untuk menjaga keadilan.
Teuku mengkritik praktik yang mengedepankan penahanan tanpa bukti kuat. Ia mengatakan bahwa hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.
“Tidak boleh ada moral hazard dalam penegakan hukum. Masukkan aja dulu, nanti nggak terbukti nggak apa-apa, yang penting kita sudah bisa tahan,” sambung Teuku.
